Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xxii/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Azzahra, Salwa Sabillah (2025) Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xxii/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521040_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521040_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521040_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan tersebut membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan upaya peninjauan kembali, sehingga hanya pihak penggugat (seseorang atau Badan Hukum Perdata) yang dapat mengajukannya upaya tersebut. Pada putusan tersebut hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam pertimbangan hukumnya, di mana hakim mengkaitkan dan menghubungkan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik dalam undang-undang yang sama maupun berbeda dan menggunakan berbagai alat bantu lainnya. Hakim seharusnya menggunakan penafsiran futuris dalam pertimbangannya sebagai bentuk antisipasi dengan mengedepankan sifat Ius constituendum bukan hanya Ius constitutum. Fokus penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan pertimbangan penafsiran hukum dan akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama dengan teknik pengumpulan melalui inventarisasi dan sistematisasi, serta menganalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih dominan menggunakan penafsiran sistematis sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, akan tetapi Mahkamah tidak sepenuhnya mempertimbangkan putusannya dengan menggunakan penafsiran futuris, yang mengutamakan antisipasi ke depan terkait kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran sistematis menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak salah satu pihak (Tergugat yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, yang berdampak terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan, akibat hukum menggunakan penafsiran futuris Mahkamah Konstitusi memberikan kesetaraan hak kepada kedua belah pihak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, sehingga keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Actions (login required)

View Item