Efektifitas Implementasi E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

Pangestu, Yoga (2025) Efektifitas Implementasi E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221143_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (866kB)
	Text 1221143_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221143_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas implementasi e-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh perkembangan teknologi informasi di bidang hukum, khususnya pasca diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dalam PERMA NO.7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana e-litigasi diterapkan, bagaimana efektivitasnya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim atau panitera, advokat, dan pihak berperkara, serta dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Pemalang. Analisis data dilakukan berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima indikator, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun secara normatif tujuan utama e-Litigasi adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan serta mempercepat proses penyelesaian perkara, kenyataannya di lapangan masih terdapat berbagai kendala teknis dan non-teknis yang menghambat efektivitas pelaksanaan dari .e-litigasi. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari aparatur pengadilan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, aparat peradilan, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan elektronik di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item