Penafsiran Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Putusan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pml

Al Wahidin, Ridwan (2025) Penafsiran Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Putusan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pml. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120041_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1120041_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1120041_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pml, di mana hakim mengabulkan permohonan dispensasi bagi anak perempuan berusia 16 tahun dengan alasan kekhawatiran akan timbulnya pelanggaran terhadap norma agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut dan menilai implikasi hukumnya terhadap prinsip perlindungan anak serta konsistensi penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pml menggunakan penafsiran sistematis, yaitu dengan mengaitkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan prinsip hukum Islam tentang akil baligh. Hakim menilai bahwa batas usia 19 tahun bukanlah ketentuan mutlak, melainkan hasil ijtihad yang dapat dikecualikan apabila terdapat alasan sosial dan moral yang mendesak. Namun demikian, jika menggunakan penafsiran gramatikal, seharusnya hakim menolak permohonan tersebut karena tidak terdapat bukti keadaan sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, putusan tersebut berpotensi melemahkan fungsi perlindungan hukum bagi anak dan membuka ruang subjektivitas dalam pemberian dispensasi nikah.

Actions (login required)

View Item