Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri

Naufal, Fajar (2025) Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121134_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121134_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121134_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (852kB)

Abstract

Fajar Naufal (1121134), 2025, Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri. Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H Dari banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Pemalang pihak istri rata-rata tidak mengajukan gugatan yang dibarengi dengan hak-hak mereka. Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak istri. Hal tersebut merupakan problem karena Pasal 41 Huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Artinya, Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim serta dokumentasi putusan cerai gugat, guna mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis berdasarkan temuan-temuan di lapangan, sehingga memudahkan dalam membaca pola dan kecenderungan praktik hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji temuan tersebut secara mendalam menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek legal culture dan struktur hukum, untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi praktik pencantuman atau pengabaian hak-hak istri dalam putusan cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pemalang, hakim cenderung berorientasi pada pemutusan status perkawinan semata dan belum optimal mencantumkan hak-hak istri seperti nafkah ‘iddah, mut’ah, dan hadhanah. Kondisi ini bukan disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan berakar pada budaya hukum hakim yang masih formalistik, prosedural, dan dipengaruhi paradigma patriarkal. Meskipun substansi hukum melalui KHI, UU Perkawinan, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 telah memberi dasar perlindungan, keterbatasan pemahaman perspektif gender membuat perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian belum berjalan maksimal.

Actions (login required)

View Item