Argumentasi Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah ( Putusan Perkara Nomor : 285/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Ma’arif, Gilang (2025) Argumentasi Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah ( Putusan Perkara Nomor : 285/Pdt.P/2023/PA.Btg). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121124_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121124_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1121124_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Batang, menjadi perhatian serius setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyetarakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Btg. Penolakan ini menarik untuk dikaji karena secara umum kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan kuat bagi hakim untuk mengabulkan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum, ijtihad hakim, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan analisis terhadap argumentasi yuridis yang digunakan oleh hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk salinan putusan pengadilan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi nikah bukan semata karena faktor kehamilan, tetapi berdasarkan pertimbangan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak. Hakim menilai calon mempelai perempuan belum memenuhi usia dan kematangan psikologis yang cukup untuk membangun rumah tangga, sehingga perkawinan tersebut bertentangan dengan tujuan undang-undang dan prinsip kemaslahatan. Selain itu, hakim berpegang pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi hukum hakim dalam menolak dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah mencerminkan penerapan hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan anak, bukan sekadar formalitas hukum. Putusan ini menegaskan pergeseran paradigma bahwa kehamilan di luar nikah tidak dapat dijadikan alasan utama untuk mengesampingkan prinsip perlindungan anak dan tujuan perkawinan.

Actions (login required)

View Item