Implementasi Wali Hakim Dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil Bil Kitabah (Studi Kasus Di Kua Tersono Kabupaten Batang)

Jiddan, Najwa Adzin Jayyid (2025) Implementasi Wali Hakim Dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil Bil Kitabah (Studi Kasus Di Kua Tersono Kabupaten Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121068_Cover_Bab I dan bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121068_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121068_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)

Abstract

Pernikahan dalam Islam mewajibkan adanya wali sebagai salah satu rukun sahnya akad nikah. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai kendala ketika wali nasab tidak dapat hadir atau tidak mampu memberikan kuasa tertulis (taukil bil kitabah), seperti karena faktor geografis, bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi (TKI ilegal), atau kendala administratif lainnya. Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan akan peran wali hakim sebagai solusi hukum dan syar‘i dalam menjamin keberlangsungan akad nikah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wali hakim dalam kasus ketidakmampuan wali nasab melakukan taukil bil kitabah di KUA Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, serta menelaah pandangan Kepala KUA terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di KUA Tersono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penunjukan wali hakim di KUA Tersono telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Prosedur yang dijalankan mencakup verifikasi ketat terhadap status wali nasab, pemeriksaan dokumen administrasi, serta penerbitan surat penetapan wali hakim oleh Kepala KUA sebagai pejabat yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, KUA Tersono menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) guna memastikan keabsahan dan kejelasan status hukum pernikahan. Pandangan Kepala KUA menunjukkan bahwa penunjukan wali hakim bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan solusi darurat (ultimum remedium) untuk menjaga keberlangsungan akad nikah yang sah menurut syariat dan hukum negara. Pendekatan ini mengandung nilai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari‘ah), yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan (hifz al-‘irdh), dan menciptakan kepastian hukum (hifz al-haqq).Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama ketidakmampuan wali nasab melakukan taukil bil kitabah adalah karena berada di luar wilayah hukum Indonesia, tidak memiliki akses administratif yang sah, atau bekerja secara ilegal di luar negeri sehingga tidak dapat mengeluarkan surat kuasa resmi. Dengan demikian, keterlibatan wali hakim menjadi bentuk perlindungan hukum dan sosial bagi calon pengantin perempuan agar haknya dalam melangsungkan pernikahan tetap terjamin. implementasi wali hakim di KUA Tersono merupakan praktik hukum yang berlandaskan prinsip kemaslahatan dan kepastian hukum. Hal ini memperlihatkan sinergi antara norma syariat Islam dan regulasi hukum positif Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak keagamaan masyarakat Muslim.

Actions (login required)

View Item