Inkonsistensi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Abdillah, M. (2025) Inkonsistensi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521038_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521038_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521038_LampiranSkripsidocx.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)

Abstract

Sepeda motor tidak termasuk dalam kategori angkutan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Namun, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 justru mengatur "sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat," sebuah istilah yang secara fungsional setara dengan angkutan umum. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Inkonsistensi yang terjadi antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari inkonsistensi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian normatif/kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan primer yang digunakan berupa perundang-undangan terkait, sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang relevan dengan penelitian dan dibantu dengan bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu secara perskriptif, yakni dengan membangun argumentasi berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikaji dengan menggunakan logika penalaran secara deduktif. Hasil penelitian yang telah dikaji, menjawab dua rumusan masalah dari skripsi ini. Pertama, inkonsistensi merupakan konflik norma vertikal yang multidimensi yang melanggar hierarki perundang-undangan dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Inonsistensi ini terjadi dalam 3 dimensi yaitu: Hierarkis, substantif dan implementatif. Kedua, Akibat Hukum yang ditimbulkan dari inkonsistensi ini berupa: ketidakpastian hukum, potensi sengketa hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Actions (login required)

View Item