Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Atika, Rachma (2025) Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521013_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521013_Full text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521013_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR dan formulasi penanganan kekosongan hukum mekanisme pencabutan Ketetapan MPR Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR dan formulasi penanganan kekosongan hukum mekanisme pencabutan Ketetapan MPR. Penelitian ini mengunakan metode doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, produk hukum serta beberapa doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum, penelitian ini mengabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum. Hasil penelitian ini menunjukan ada akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR karena MPR tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut Ketetapan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena adanya ketidakjelasan prosedur dan landasan hukum pencabutan tersebut, sehingga perlu ada pembukaan dan penanganan khusus untuk mengatasi kekosongan hukum ini supaya penanganan pencabutan Ketetapan MPR memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas. Penanganan kekosongan hukum dalam mekanisme pencabutan ketetapan MPR sangat diperlukan karena saat ini UUD 1945 tidak memberikan kewenangan eksplisit kepada MPR untuk mengeluarkan maupun mencabut ketetapan MPR

Actions (login required)

View Item