implementasi Bimbingan Perkawinan pasca terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Akbaruddin, Akbaruddin (2025) implementasi Bimbingan Perkawinan pasca terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Masters thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 50122025 - Bab I dan Bab VII.pdf Download (1MB)
	Text 50122025 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 50122025 - Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Bimbingan Perkawinan pasca terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia akibat ketidaksiapan calon pengantin membangun rumah tangga. Kondisi ini mendorong pemerintah menjadikan Bimbingan Perkawinan sebagai syarat administratif pencatatan perkawinan, sehingga merubah paradigma dari program yang bersifat anjuran menjadi kewajiban hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian empiris-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin, serta studi regulasi dan literatur. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum dengan lima faktor: substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas administratif tinggi, dengan kepatuhan 100% karena sertifikat bimbingan menjadi syarat penerbitan buku nikah. 2) Efektivitas substantif masih terbatas, sebab sebagian besar peserta hadir karena kewajiban administratif, meskipun kemudian merasakan manfaat berupa tambahan wawasan, keterampilan komunikasi, dan kesiapan mental. 3)Faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, komitmen aparat KUA, dan adanya pedoman teknis dari Kementerian Agama. 4) Faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga penyuluh, sarana-prasarana yang kurang, metode penyampaian monoton, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, implementasi Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 dapat dikatakan efektif secara formal, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam kajian efektivitas hukum dan secara praktis memberi masukan bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas Bimbingan Perkawinan agar lebih bermakna substantif, sehingga benar-benar menjadi sarana strategis mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Actions (login required)

View Item