Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Rochman, Muhamad Izzu (2025) Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1220050_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1220050_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1220050_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertentangan antara Undang-Undang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan dengan Undang-Undang Pengadilan Agama dalam menangani sengketa yang melibatkan lembaga keuangan syariah, serta bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah yang diputus oleh Pengadilan Niaga Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kedua undang-undang memiliki perbedaan mendasar. UU 37/2004 menekankan kepastian hukum dan perlindungan kreditor dengan sistem konvensional yang cepat, sedangkan UU 3/2006 menitikberatkan pada keadilan dan nilai-nilai syariah, yang berupaya melindungi hak debitor tanpa mengabaikan kreditor. Implikasinya masih terjadi dualisme yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan lembaga keuangan syariah karena perbedaan dasar hukum dan prinsip. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Solusinya adalah membentuk Pengadilan Niaga Syariah di bawah Peradilan Agama sesuai amanat UU 3/2006 Pasal 3A dan menerapkan prinsip taflis agar proses kepailitan berjalan konsisten dengan nilai keadilan dan hukum Islam. Kata kunci: Sengketa, Kepailitan, Lembaga Keuangan Syariah

Actions (login required)

View Item