Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren Terkait Majelis Masyayikh

Umi A’tiyah, Umi (2025) Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren Terkait Majelis Masyayikh. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521114_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521114_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521114_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB)

Abstract

Umi A’tiyah, 2025. “Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H. Keberadaan pesantren di Indonesia yang mencapai puluhan ribu dengan jutaan santri memerlukan pengakuan dan fasilitasi dari negara, yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini menegaskan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta menetapkan Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin mutu pendidikan pesantren. Namun, di Kabupaten Pekalongan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengatur Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu Pendidikan di pesantren yang berdampak pada lemahnya koordinasi, penjaminan mutu, dan pengawasan di pesantren, yang menimbulkan kasus -kasus bullying dan pelanggaran etik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan daerah. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi untuk memastikan akurasi serta objektivitas, sementara teknik analisis meliputi pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur, diikuti dengan penerapan kedua pendekatan penelitian serta teori perundang-undangan untuk memperoleh argumen yang kokoh dan kesimpulan yang valid mengenai kekosongan hukum dan peran Majelis Masyayikh dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren mengalami kekosongan hukum terkait Majelis Masyayikh, karena tidak mengatur secara konkret mekanisme penguatan kelembagaan sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren. Kekosongan ini menimbulkan ketidaksesuaian vertikal dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda, serta minimnya dasar akademis dan kajian teknokratis, sehingga menciptakan legal vacuum yang menghambat operasional Majelis Masyayikh di tingkat daerah. Akibatnya, perda kehilangan legitimasi substantif dan efektivitasnya, menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan pengawasan mutu pendidikan pesantren, serta berpotensi menimbulkan disparitas kualitas antar-pesantren.

Actions (login required)

View Item