Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Batang Pada Pemilu 2024

Mufid, Muhammad Zidni (2025) Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Batang Pada Pemilu 2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520011_Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text 1520011_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1520011_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang. Latar belakang penelitian didasari oleh peningkatan jumlah pelanggaran dibanding Pemilu 2019, dengan total 17 kasus pada 2024 yang terdiri dari 15 pelanggaran administratif dan 2 pelanggaran pidana. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Batang, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum dan non-hukum yang relevan diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan model menggunakan konsep sistem hukum dan teori hukum administratif sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batang telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam aspek penegakan pelanggaran administratif. Melalui penerapan fungsi regeling, beschikking, dan freies ermessen, Bawaslu berperan aktif sebagai organ administratif yang menjalankan kewenangan pengawasan, penegakan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan hukum administrasi masih menghadapi kendala dalam substansi hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika Pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Actions (login required)

View Item