Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan

Aqdah, Farah Iqkrimatul (2025) Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521052_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521052_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521052_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)

Abstract

Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara menimbulkan perdebatan publik karena proses legislasi yang dinilai terlalu cepat dan minim partisipasi publik. Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No. 39 Tahun 2008 yang sebelumnya mengatur struktur dan jumlah kementerian dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum dalam pembentukan UU tersebut serta mengkaji implikasi yuridis dari tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna dalam proses legislasi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan prinsip negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif dengan mengaitkan temuan hukum dengan teori politik hukum dan teori perundang-undangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian proses legislasi dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU No. 61 Tahun 2024 dilakukan secara tergesa-gesa pada masa transisi kekuasaan tanpa proses deliberatif yang transparan. Proses legislasi yang cepat dan tertutup ini bertentangan dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum demokratis. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan praktik abusive law making yang dapat melemahkan legitimasi hukum dan mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk menegakkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi guna menjaga integritas sistem hukum nasional.

Actions (login required)

View Item