Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah Kandung Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Fadillah, Evi Lailla (2025) Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah Kandung Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121087_Cover_bab I dan Bab V.pdf Download (997kB)
	Text 1121087_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121087_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum pluralistik menerapkan sistem hukum Islam dan hukum positif yang berjalan berdampingan, termasuk dalam pengaturan perwalian anak. Urgensi penelitian ini muncul dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak, yang berdampak langsung terhadap status perwalian. Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg menegaskan pencabutan hak perwalian ayah pelaku kekerasan seksual, namun implikasi pasca pencabutan, termasuk pengalihan kewenangan perwalian dan status hukum anak, belum dijelaskan secara rinci. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pencabutan hak perwalian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menelaah persamaan dan perbedaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan perlindungan anak, serta manfaat praktis bagi hakim, praktisi hukum, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, KHI, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan skripsi terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, serta menilai penerapan prinsip the best interest of the child dalam pengalihan perwalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pencabutan hak perwalian menekankan aspek moral dan amanah wali. Hak yang hilang mencakup pengasuhan, pendidikan, pengelolaan harta, perwakilan hukum, dan hak menikahkan anak (wilāyah al-nikāḥ), sementara hak yang tetap ada adalah hak nasab dan hak waris, serta kewajiban nafkah tetap melekat. Pengalihan perwalian mengikuti urutan nasab laki-laki atau diambil alih oleh wali hakim jika tidak tersedia. Dalam hukum positif, hak yang hilang mencakup pengasuhan, pendidikan, pengelolaan harta, dan perwakilan hukum, sementara kewajiban nafkah tetap ada, dan pengalihan perwalian dapat diberikan kepada ibu kandung atau lembaga berwenang sesuai prinsip the best interest of the child. Persamaan kedua sistem terletak pada orientasi perlindungan anak dan keberlanjutan kewajiban nafkah, sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, hak wali nikah hanya diakui dalam hukum Islam, dan mekanisme pengalihan perwalian. Meski berbeda prosedur dan landasan, keduanya bertemu pada tujuan akhir, yaitu menjamin keadilan, keamanan, dan kemaslahatan anak korban kekerasan.

Actions (login required)

View Item