Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut Prespektif PMA NO 30 Tahun 2024 (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Solekha, Ilmiyati (2025) Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut Prespektif PMA NO 30 Tahun 2024 (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121147 _Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121147 _Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1121147 _Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Fenomena penggunaan wali hakim dalam perkawinan bukan hal baru, namun di wilayah pesisir seperti Kecamatan Wonokerto, kondisi ini memiliki keunikan tersendiri. Banyaknya wali nasab yang berprofesi sebagai nelayan menyebabkan seringkali tidak dapat hadir secara langsung pada saat akad nikah berlangsung. Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum dan administratif terkait mekanisme pergantian wali nasab kepada wali hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim ketika wali sedang melaut, serta memahami akibat hukum yang dapat timbul apabila pengangkatan wali hakim dilakukan tanpa proses verifikasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wali yang sedang melaut serta akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan wali hakim dilakukan tanpa verifikasi yang cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Wonokerto dan lima pasangan suami istri yang pernah mengalami kasus serupa. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap PMA No. 30 Tahun 2024, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai jurnal hukum Islam yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim di Kecamatan Wonokerto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14 PMA No. 30 Tahun 2024, yaitu melalui tahapan administratif seperti surat pernyataan dari keluarga, keterangan dari pemerintah desa, serta verifikasi oleh pihak KUA sebelum Kepala KUA ditetapkan sebagai wali hakim. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme taukil wali, ketidakhadiran surat resmi dari wali yang sedang melaut, dan tekanan sosial agar pernikahan segera dilangsungkan. Meskipun demikian, pihak KUA tetap berupaya menjalankan prinsip kehati-hatian agar setiap akad nikah memiliki keabsahan hukum yang kuat baik secara syar’i maupun administratif.

Actions (login required)

View Item