Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik

Putri, Azzah Aliana (2025) Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521103_COVER_BAB I & V.pdf Download (1MB)
	Text 1521103_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521103_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas relevansi kebijakan pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (good governance). Pemerintah memberikan hak pensiun kepada anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tanpa mempertimbangkan proporsionalitas masa jabatan dan manfaat pensiun. Studi ini menyoroti ketidakadilan sistem pensiun yang memberikan manfaat seumur hidup kepada anggota DPR yang menjabat satu atau dua periode, sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengabdi lebih lama dengan besaran pensiun lebih rendah. Selain itu, beban fiskal pensiun DPR yang terus meningkat akibat pertambahan anggota dan pemberian hak pensiun seumur hidup dapat mengganggu efisiensi anggaran negara serta stabilitas APBN. Praktik penetapan kebijakan pensiun yang melibatkan DPR sebagai legislator dan penerima manfaat juga menimbulkan masalah akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kebijakan untuk mengkaji sesuai tidaknya sistem pensiun DPR dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Keuangan Negara dan Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja. Hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan pensiun seumur hidup untuk anggota DPR tidak selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, terutama dalam hal efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBN. Penelitian merekomendasikan reformasi sistem pensiun agar lebih proporsional, transparan, dan berkeadilan, guna memperkuat kepercayaan publik dan keberlanjutan fiskal negara.

Actions (login required)

View Item