Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Ditinjau Dari Perspektif Good Governance

Soraya, Cantika Alda (2025) Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521080_COVER_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521080_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text lampiran.pdf Download (556kB)

Abstract

Cantika Alda Soraya. 2025. Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi titik penting dalam perdebatan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Latar belakang masalah penelitian ini muncul karena adanya pertentangan antara PKPU dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembatasan hak politik mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, serta menganlisis kebolehan hak politik mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif Good Governance. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisa bahan hukum menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan subjek serta objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan ini menegaskan pemulihan hak politik bagi mantan narapidana sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, dalam perspektif Good Governance, kebolehan tersebut masih menimbulkan permasalahan etis dan dapat memengaruhi citra integritas pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang selektif, transparan, dan berintegritas dari partai politik dalam proses pencalonan agar prinsip pemerintahan yang baik tetap terpelihara.

Actions (login required)

View Item