Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Bandengan Pekalongan Utara Dalam Analisis Akad Mudharabah

Id, Muhammad Fadchul (2025) Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Bandengan Pekalongan Utara Dalam Analisis Akad Mudharabah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219076_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (700kB)
	Text 1219076_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1219076_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)

Abstract

Praktik perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang ada di desa Bandengan dalam melakukan akad diawal antara pihak pertama dan pihak kedua tidak jelas karena hanya menggunakan system percaya saja, tanpa tahu apabila nanti melakukan bagi hasil berapa jumlah hasil panen yang sebenarnya. Dilihat dari permasalah diatas, praktek perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan ini perlu untuk sedikit diteliti oleh peneliti apakah dalam praktek yang sudah berjalan selama ini apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum memenuhi syarat dalam syariat-syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif komparatif, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan antara pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil (mudharabah) di Desa Bandengan Pekalongan Utara dengan konsep tinjauan hukum islam. Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (pemilik tambak ikanl dengan pengelola), Observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama (mudharabah) serta dokumen yang diperoleh dari studi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Perjanjian Kerjasama yang diterapkan antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan adalah menggunakan akad mudharabah. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan saling percaya satu sama lain mengikuti adat istiadat masyarakat di Desa Bandengan Pekalongan Utara. Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha tambak ikan bagi hasil antara pemilik tambak dengan pengelola yaitu menggunakan presentase 70:30 diawal perjanjian. Penerapan konsep akad mudharabah belum sesuai dengan konsep mudharabah secara kaffah karena terdapat rukun syarat yang tidak terpenuhi. Pembebaban kerugian usaha akan disyaratkan oleh pemilik tambak ikan meskipun hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. syarat ini menjadi (fasid) batal karena menyebabakan ketidaksesuai keuntungan(2). Tinjauan hukum islam terhadap pratek bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan Utara tidak sesuai dengan prinsip syariah. Letak ketidaksesuaian akad atau perjanjian bagi hasil tersebut yaitu tidak diterapkanya kesepakatan diawal akad yaitu 70:30, Akan tetapi dalam pelaksanaanya pemilik tambak ikan meminta 80:20 yang menyebabkan adanya ketidaksesuain dalam system bagi hasil tersebut yang mengindikasi adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pengelola.

Actions (login required)

View Item