Kepatuhan Hukum UMKM dalam Pendaftaran Izin Usaha (Studi Pada Pelaku Usaha Muslim di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)

Pangestu, Rizki Putra (2025) Kepatuhan Hukum UMKM dalam Pendaftaran Izin Usaha (Studi Pada Pelaku Usaha Muslim di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1220108_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (850kB)
	Text 1220108_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1220108_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses pendaftaran izin usaha di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Kepatuhan terhadap perizinan usaha memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha, serta memperluas akses terhadap berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. Meskipun pemerintah telah mempermudah proses perizinan melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 7 Tahun 2021, tingkat kepatuhan UMKM di daerah tersebut masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku UMKM serta kajian literatur. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto dan Theory of Planned Behaviour. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan hukum disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur perizinan, keterbatasan akses terhadap teknologi, anggapan bahwa birokrasi perizinan rumit, serta minimnya kegiatan sosialisasi dari pihak pemerintah. Ketidakpatuhan tersebut berdampak pada hilangnya peluang pelaku usaha untuk memperoleh legalitas formal serta akses terhadap program pembinaan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kegiatan sosialisasi hukum, pendampingan teknis perizinan di tingkat desa, dan penyederhanaan proses administratif guna mendorong peningkatan kepatuhan hukum UMKM di wilayah terpencil.

Actions (login required)

View Item