Keabsahan Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah Ditinjau dari POJK No. 31/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Qulubil, A’yuni (2025) Keabsahan Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah Ditinjau dari POJK No. 31/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221056_Cover, Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text 1221056_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1221056_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (808kB)

Abstract

Produk gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang berkembang dalam perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat dan sesuai prinsip syariah. Namun dalam praktiknya ditemukan perbedaan ketentuan norma antara UU No. 21 Tahun 2008, POJK No. 31/POJK.05/2016, dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyebabkan disharmonisasi norma, sehingga mempengaruhi legalitas pelaksanaan gadai emas di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmonisasi norma dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap legalitas produk gadai emas pada perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan doktrin, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi hukum antara POJK yang bersifat administratif serta mengikat secara positif, sedangkan fatwa DSN-MUI lebih berorientasi pada nilai keadilan, kerelaan, dan larangan riba. Dalam praktiknya, perbankan syariah lebih mengikuti POJK sehingga menyebabkan akad rahn bergeser dari yang semula bersifat tabarru’ menjadi komersial (tijari). Oleh karena itu diperlukan harmonisasi hukum melalui sinkronisasi regulasi, penyusunan norma turunan operasional, serta penguatan koordinasi antara OJK dan DSN-MUI agar pelaksanaan gadai emas sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif. Kata kunci: Gadai Emas, Perbankan Syariah, Disharmonisasi, Implikasi Hukum.

Actions (login required)

View Item