Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas)

Janah, Miftahul (2025) Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121125_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121125_Full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1121125_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia, meskipun pemerintah telah menaikkan batas umur minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kenyataanya masih banyak orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya ke Pengadilan Agama. Fenomena tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip perlindungan anak benar-benar diterapkan dalam setiap pengabulan perkara dispensasi nikah. Hal ini penting karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, kelangsungan hidup serta perkembangan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama, serta bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis dilakukan secara preskriptif yang bertujuan untuk memberikan agumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip perlindungan anak dalam pengabukan perkara dispensasi nikah belum terlaksana secara optimal. Hakim dalam pertimbangannya masih cenderung mengutamakan faktor sosial dan moral. Meskipun secara formil pertimbangan hakim telah sesuai denga peraturan pemerintah, namun secara substansial pengabulan dispensasi nikah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak.

Actions (login required)

View Item