Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo)

ARUM, LIA DIVANI INTANTI (2025) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121085_cOVER_bAB I DAN bAB V.pdf Download (983kB)
	Text 1121085_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1121085_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Legokgunung terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Kajian difokuskan pada gambaran umum angka perceraian, bentuk pemenuhan hak anak yang meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, serta pengasuhan, dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan orang tua yang bercerai, aparat desa, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui interpretasi terhadap data primer dan deskriptif normatif terhadap data sekunder untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dengan praktik yang berlangsung di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun pendukung dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum optimal, di mana mayoritas beban nafkah ditanggung oleh ibu, sementara keterlibatan ayah cenderung menurun. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tergolong rendah, ditandai dengan pengetahuan hukum yang terbatas dan praktik yang tidak konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak. Faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya menjadi penentu utama dalam pembentukan kesadaran hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong perlindungan hak anak yang lebih baik pasca perceraian.

Actions (login required)

View Item