Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua (Studi di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Safira, Silma (2025) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua (Studi di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121045_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121045_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1121045_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)

Abstract

Pernikahan kedua merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang setelah sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan pertama, baik karena perceraian maupun kematian pasangan sebelumnya. Fenomena pernikahan kedua tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat 4 pasangan di Desa Limbangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat secara resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan perkawinan kedua tanpa pencatatan, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan terhadap aturan pencatatan perkawinan kedua serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Limbangan terhadap pencatatan perkawinan kedua masihh tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pencatatan nikah, namun tidak sepenuhnya memahami manfaat dan akibat hukumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, status pekerjaan (seperti PNS yang tidak dapat meninggalkan istri pertama), kompleksitas prosedur pendaftaran nikah, serta kurangnya sosialisasi dari pihak KUA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama dan aparat desa, untuk meningkatkan sosialisasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Actions (login required)

View Item