Kesadaran Hukum Produsen Produk Kecantikan Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Kabupaten Pemalang)

Shella, Margaretha Putri (2025) Kesadaran Hukum Produsen Produk Kecantikan Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Kabupaten Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221069 _cover, bab i dan bab v.pdf Download (3MB)
	Text 1221069_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 1221069 _lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Shella Margaretha Putri, (1221069),2025 , Kesadaran Hukum Produsen Produk Kecantikan Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi di Kabupaten Pemalang) Dosen Pembimbing : Teti Hediati, M.H.I, Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang mengalami perkembangan pesat dalam industri kecantikan. Namun, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pemutih dan perawatan tubuh, masih banyak produsen di Pemalang yang memasarkan produk kecantikan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap sediaan farmasi, termasuk kosmetik, memiliki izin edar sebelum dipasarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum produsen kosmetik di Kabupaten Pemalang terhadap kewajiban sertifikasi BPOM serta menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, di mana peneliti akan ke lokasi penelitian untuk menggali dan mengamati mengenai suatu fenomena secara langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum produsen masih rendah. Sebagian besar produsen belum memahami pentingnya izin edar BPOM, menganggap prosesnya sulit dan mahal, serta berasumsi bahwa usaha kecil tidak memerlukan izin resmi. Akibat dari rendahnya kesadaran ini adalah potensi pelanggaran Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang mengancam pelaku usaha dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Faktor utama penyebab rendahnya kesadaran hukum adalah kurangnya informasi, keterbatasan biaya, dan anggapan bahwa usaha kecil tidak perlu izin resmi. Berdasarkan temuan ini, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum dan pendampingan oleh instansi terkait agar produsen memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan kesehatan demi melindungi konsumen dan menciptakan usaha yang legal dan beretika

Actions (login required)

View Item