Penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 tentang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020

Ilmiyana, Zidna (2025) Penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 tentang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521041_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521041_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521041_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respon atas permohonan sejumlah kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal tersebut dianggap mengurangi masa jabatan kepala daerah yang seharusnya lima tahun penuh, karena harus berakhir pada tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak Nasional. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna masa jabatan kepala daerah dalam konteks kesetaraan hak konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta menelaah akibat hukum dari Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tatanegara, khususnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta secara praktis sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan dalam menerapkan asas keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis dalam menetapkan masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan 2020 yang berakhir hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional 2024, selama tidak melebihi lima tahun. Penafsiran ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan norma dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Namun demikian, menurut peneliti, penafsiran sosiologis lebih tepat digunakan agar putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi kepala daerah dan masyarakat yang terdampak.

Actions (login required)

View Item