Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Nisa, Sahrotun (2025) Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521115_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521115_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521115_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)

Abstract

Berdasarkan pada peraturan yang ada, menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Namun, melihat fakta yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak dapat mengikat dan memberikan kepastian bagi penyelenggara. Oleh sebab itu rumusan masalah peneliti mencangkup, Bagaimana kontruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik? dan Bagaimana analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan kontruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan menjelaskan analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, konseptual dan etika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum sepenuhnya diterapkan, terutama pada pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara. Praktik tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas profesionalitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item