Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat oleh Camat

Ilahana, Naila Rizqi (2025) Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat oleh Camat. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121052_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121052_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1121052_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kewenangan dispensasi prosedur pencatatan oleh Camat yang tidak disertai rincian alasan-alasan kebolehan dispensasi menurut hukum menjadi persoalan di tingkat praktiknya. Masing-masing Camat dapat menentukan sendiri pertimbangannya dalam memberikan dispensasi itu. Seperti yang terjadi pada wilayah KUA Kec. Wiradesa, dispensasi Camat untuk mempercepat pencatatan perkawinan tidak didasarkan pada pertimbangan alasan untuk calon pengantin harus langsung terjun ke luar negeri untuk melakukan urusan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dalam praktik kehidupan masyarakat yaitu ketentuan hukum mengenai Pengecualian Pencatatan Perkawinan dengan Alasan Adat Oleh Camat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan Dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat dan Akibat hukum dalam hal camat mengabulkan permohonan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan camat mengabulkan permohonan dengan alasan adat yaitu Dasar pertimbangan Camat dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan dengan alasan adat pada dasarnya didasarkan pada sikap penghormatan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat tetap berpegang pada syarat-syarat administrasi dan keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi memberikan ruang toleransi waktu bagi keluarga untuk melaksanakan prosesi adat terlebih dahulu. Dengan demikian, keputusan Camat mencerminkan keseimbangan antara kewajiban menegakkan hukum positif dan penghargaan terhadap kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dan Akibat Hukum Dalam Hal Camat Mengabulkan Permohonan yaitu Akibat hukum dalam hal Camat mengabulkan permohonan percepatan nikah adalah bahwa perkawinan tersebut dapat segera dicatat sehingga memperoleh keabsahan administratif dan kekuatan hukum negara. Pencatatan yang dipercepat tetap harus memenuhi syarat sah perkawinan menurut agama serta kelengkapan administrasi kependudukan. Selama percepatan dilakukan tanpa mengabaikan syarat dan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka pencatatan tersebut sah dan memberikan akibat hukum berupa pengakuan status suami istri, kepastian hak terhadap anak, harta bersama, dan perlindungan hukum bagi keluarga.

Actions (login required)

View Item