Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Rifa’iyah Kabupaten Pemalang Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021

Firdaus, Hazmal (2025) Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Rifa’iyah Kabupaten Pemalang Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121129_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1121129_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121129_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)

Abstract

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang mengatur laki-laki bekas suami dapat menikah dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya memunculkan perbedaan persepsi di kalangan tokoh agama, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa’iyah di Kabupaten Pemalang. Surat edaran tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik poligami terselubung dan menjaga ketertiban administrasi pernikahan. Namun, perbedaan dalam memahami dasar hukum syar’i dan administratif melahirkan persepsi yang beragam antar tokoh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan ijtihad hukum tokoh NU dan Rifa’iyah terhadap larangan menikah bagi suami selama masa iddah istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-keagamaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa’iyah Kabupaten Pemalang serta dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, persepsi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa’iyah memiliki persepsi yang beragam. Di kalangan tokoh NU, sebagian menerima larangan tersebut sebagai kebijakan negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban sosial, sementara sebagian lainnya bersikap kritis karena menilai bahwa larangan tersebut tidak memiliki dasar syar’i yang tegas. Di kalangan tokoh Rifa’iyah, sebagian tokoh menerima kebijakan tersebut karena dianggap sebagai upaya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan penataan administrasi perkawinan, sedangkan sebagian lainnya berpandangan bahwa larangan tersebut merupakan kebijakan administratif negara yang tidak termasuk ketentuan syariat. Terkait ijtihad hukum, tokoh NU dan Rifa’iyah yang menerima kebijakan tersebut mendasarkan pandangannya pada ijtihad istislahi, dengan menekankan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan kebijakan demi kepentingan umum. Sementara itu, tokoh NU dan Rifa’iyah yang bersikap kritis menggunakan ijtihad bayani, dengan merujuk pada nash Al-Qur’an serta kitab fikih turats yang menegaskan bahwa kewajiban masa iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak terdapat dalil yang mewajibkan masa iddah bagi laki-laki.

Actions (login required)

View Item