Penegakan Hukum Pelanggaran Waktu Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan

Aroh, Teguh Puji (2025) Penegakan Hukum Pelanggaran Waktu Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521035_FULL TEXT_B5.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521035_BAB I DAN BAB 5 -DP.pdf Download (1MB)
	Text 1521035_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB)

Abstract

Rekapitulasi suara merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Pekalongan masih terjadi pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta akibat hukum terhadap pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara pemilu guna menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa PKPU Nomor 25 Tahun 2023 serta data empiris melalui wawancara dengan PPK, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara belum berjalan optimal. Pelanggaran umumnya disebabkan oleh kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan jaringan, kesalahan input data, dan permasalahan penggunaan aplikasi Sirekap. Akibat hukum yang timbul berupa sanksi administratif serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Actions (login required)

View Item