Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kspps Sm Nu Pemalang)

Ashar, Reza Ni Matul (2026) Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kspps Sm Nu Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219003_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1219003_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1219003_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)

Abstract

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) SM NU Cabang Pemalang. Dalam praktiknya, pembiayaan IMBT tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kesehatan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad IMBT di KSPPS SM NU Cabang Pemalang serta menganalisis kesesuaian penanganannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 322 sampai dengan Pasal 329. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola KSPPS SM NU Pemalang dan nasabah pembiayaan IMBT, serta dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah IMBT di KSPPS SM NU Cabang Pemalang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal nasabah seperti ketidakmampuan membayar akibat kehilangan pekerjaan, konflik rumah tangga, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan musibah. Dalam penanganannya, KSPPS SM NU Cabang Pemalang menerapkan langkah-langkah persuasif melalui musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, dan pembentukan tim khusus (TIMSUS). Berdasarkan analisis terhadap KHES Pasal 322–329, penanganan pembiayaan bermasalah IMBT di KSPPS SM NU Cabang Pemalang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pemisahan akad ijarah dan tamlik serta penerapan penyelesaian secara damai (shulh). Namun demikian, diperlukan penguatan dalam aspek administrasi dan pemahaman akad agar pelaksanaan pembiayaan IMBT ke depan lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produk IMBT di KSPPS SM NU Pemalang termasuk dalam kategori cukup sehat.

Actions (login required)

View Item