Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan

Azka, Much. 'Ainul (2019) Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text Cover, Bab I - V.pdf Download (3MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pengupahan bagi pekerja sektor non formal masih mendapatkan perhatian, jumlah Upah Minimum Kota (UMK) cukup besar. Akan tetapi besaran upah mereka cenderung kecil. Fiqh muamalah sebagai panduan hukum ekonomi Islam yang memberikan berbagai tata cara memberikan upah, salah satunya dengan Ijarah. Salah satu syarat sahnya Ijarah tersebut adalah suatu transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak Permasalahan yang dicari jawabannya di skripsi ini adalah bagaimana praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik dari pengupahan pengrajin batik dan menganalisis serta memahami perspektif fiqh muamalah mengenai praktik pengupahan pengrajin batik di Kota Pekalongan Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan (field research). Penelitian ini berlokasi di Kota Pekalongan yang terdiri dari Kelurahan Buaran Kradenan, dan Kauman. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah terakhir dalam metode penelitian adalah analisis data dengan menganalisis praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh pengrajin batik belum sesuai dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Regional Kota Pekalongan. Pada praktiknya pengupahan buruh pengrajin batik berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam upah buruh batik di Kota Pekalongan. Akan tetapi dari Fiqh Muamalah yaitu akad Ijarah sudah sesuai dikarenakan rukun dan syaratnya terpenuhi. Dilihat subyek rukun dan syaratnya Aqid telah baligh dan berakal, Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah, apabila ada salah satu pihak yang merasa keterpaksaannya maka akad ijarah tidak sah, dilihat dari Objeknya yaitu sesuatu yang dihalalkan oleh Syara’ dan boleh diberikan langsung sesuai dengan akadnya, dilihat dari ijab dan qobul yaitu Mu’jir dan Musta’jir, dan dilihat dari Rukun upah (Ujroh) dalam ijarah upah harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item