Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Xxii/2024

Maulidina, Hika Ayu (2026) Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Xxii/2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521042_Full Text.pdf Download (3MB)
	Text 1521042_Bab I dan Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521042_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024 terkait pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan seluruhnya dengan pertimbangan bahwa pembatasan usia dan kualifikasi fisik merupakan kebijakan legislator yang bertujuan menjaga kualitas dan keamanan kerja. Namun demikian, putusan ini menimbulkan perdebatan konstitusional terkait prinsip non-diskriminasi dan hak atas pekerjaan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis dengan menempatkan norma yang diuji dalam kerangka sistem hukum nasional secara keseluruhan. Mahkamah menilai bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengankonstitusi dan masih sejalan dengan kebijakan legislasi yang rasional. Namun, penelitian ini berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan penafsiran futuristis yang lebih progresif guna mengakomodasi perkembangan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, serta standar hak asasi manusia internasional. Akibat hukum dari putusan ini adalah tetap berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berpotensi membuka ruang bagi persyaratan kerja yang membatasi akses terhadap kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan legislasi untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan selaras dengan prinsip kesetaraan, non diskriminasi, kepastian hukum, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Actions (login required)

View Item