Analisis Yuridis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Laila, Nur (2026) Analisis Yuridis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521074_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521074_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521074_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (829kB)

Abstract

Laila, Nur. 2026. “Analisis Yuridis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi keuangan desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Krandegan, praktik transparansi masih menghadapi kendala aksesibilitas dokumen anggaran oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi pengelolaan keuangan di Desa Krandegan dan mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip keterbukaan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai kontribusi teoretis dalam bidang Hukum Administrasi Negara serta bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memperbaiki sistem pertanggungjawaban publik. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundangundanganan dan literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguji fakta lapangan menggunakan indikator transparansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan dan dampak hukum pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi di Desa Krandegan masih bersifat formalitas-prosedural dan belum mencapai tingkat substansial. Dari tujuh indikator transparansi, hanya aspek partisipasi musyawarah yang terpenuhi, sementara publikasi dokumen dan mekanisme pengaduan masih sangat minim. Secara yuridis, ketidakterbukaan ini berimplikasi pada risiko sanksi administratif bagi Kepala Desa, potensi sengketa informasi publik, hingga celah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem publikasi anggaran yang lebih inklusif agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat desa demi memulihkan kepercayaan publik.

Actions (login required)

View Item