ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Ikrima, Tri Annisatul (2026) ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322032_Cover_Bab l dan V.pdf Download (2MB)
	Text 10322032_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322032_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif Maslaḥah Mursalah. Fokus penelitian ini adalah ratio decidendi, akibat hukum, manfaat sosial dan tinjauan maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan maṣlaḥah mursalah. Teknik analisis pada data atau materi hukum yang telah penulis peroleh ditempuh melalui beberapa langkah yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematisasi. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan lalu ditelaah melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan maṣlaḥah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK NO. 150/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan Dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat dengan memberikan bantuan hukum prodeo/probono, mengutamakan pertimbangan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Mahkamah Konstitusi merujuk pada Putusan MK NO. 006/PUU-II/2004, yang menerangkan bahwa hak terhadap bantuan hukum sebagai HAM adalah hak konstitusional individu, yang wajib dipenuhi meskipun tidak diterangkan langsung pada UUD 1945. Selain itu, keberadaan advokat mengalami ketidakmerataan dan tidak sebanding pada luas wilayah serta kebutuhan hukum masyarakat. Mahkamah Konstitusi turut mempertimbangkan demi mewujudkan pengabdian nyata yang memberi manfaat langsung untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya yang memerlukan akses terhadap keadilan. Dalam tinjauan maṣlaḥah mursalah, putusan MK tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud maṣlaḥah ḥājiyyāt, yakni menghilangkan masyarakat dari kesulitan dalam mengakses keadilan dan mendapat bantuan hukum melalui advokat.

Actions (login required)

View Item