ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN DUA CALON ISTRI SEKALIGUS (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr)

Saputra, Aditya (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN DUA CALON ISTRI SEKALIGUS (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120012_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1120012_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1120012_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr yang menimbulkan pertanyaan kritis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami, khususnya pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus tanpa terpenuhinya syarat alternatif. Sistem hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami terbuka yang memperbolehkan poligami dengan syarat ketat, mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus serta mengkaji pemberian izin tersebut dalam konteks hukum positif Islam Indonesia. Urgensi penelitian ini yaitu karena tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur terkait dengan batasan jumlah calon istri dalam satu permohonan poligami dan pengesampingan syarat alternatif dalam pertimbangan hakim, yang berpotensi melemahkan prinsip monogami sebagai asas fundamental perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber data primer mencakup Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr., sedangkan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif untuk memberikan penilaian dan argumentasi hukum terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan penalaran induktif-deduktif dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi teleologis dan konstruksi hukum analogi untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim mengabulkan permohonan berdasarkan terpenuhinya syarat kumulatif tanpa mempertimbangkan syarat alternatif poligami. Dari perspektif hukum positif Islam, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif dan kemanfaatan, namun pengesampingan syarat alternatif berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan fungsi pembatasan poligami dan perlindungan terhadap perempuan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Actions (login required)

View Item