Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah

Lestari, Ika Windi (2026) Perubahan Pengaturan Jumlah Anggota Wantimpres Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322028_cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322028_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text 10322028_Lampian.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang tidak lagi menetapkan jumlah anggota secara pasti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Perubahan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan perubahan kebijakan tersebut serta relevansinya dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan peraturan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis tujuan perubahan pengaturan jumlah anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dalam perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta literatur terkait maqashid syariah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk menelaah perubahan ketentuan hukum terkait jumlah anggota Wantimpres serta menilai kebijakan tersebut dalam kerangka maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penasihat Presiden telah mengalami perkembangan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa sebelum perubahan UUD 1945 menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah era reformasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres. Dalam perspektif maqashid syariah, fleksibilitas tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan pada tingkat hajiyyat dan secara prinsip dapat dibenarkan sebagai bentuk maslahah mursalah. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal karena tidak disertai batasan yang jelas mengenai jumlah minimal dan maksimal anggota Wantimpres, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah adalah fleksibilitas yang tetap disertai dengan batasan normatif agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan pemerintahan dan kemaslahatan sistem kelembagaan negara.

Actions (login required)

View Item