ANALISIS KLAUSUL AKAD PEMBIAYAAN IJARAH (Studi Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar)

Romadzon, Khoirul (2026) ANALISIS KLAUSUL AKAD PEMBIAYAAN IJARAH (Studi Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222051_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (752kB)
	Text 10222051_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10222051_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih komprehensif pengaturan klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar, mengkaji implikasi hukum yang timbul dari penerapan klausul tersebut, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam menghadapi risiko gagal bayar oleh anggota. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa klausul dalam akad yang belum dirumuskan secara jelas, sistematis, dan rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak koperasi dan anggota sebagai pengguna pembiayaan. Ketidakjelasan tersebut terutama berkaitan dengan penentuan ujrah, pengaturan sanksi keterlambatan pembayaran, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi, yang kemudian didukung oleh studi kepustakaan guna memperkuat landasan teoritis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul pembiayaan ijarah masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada aspek kejelasan objek akad dan penentuan besaran ujrah yang belum sepenuhnya transparan. Selain itu, ditemukan adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam klausul sanksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Implikasi dari kondisi tersebut adalah munculnya potensi ketidakseimbangan kedudukan para pihak serta meningkatnya risiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diterapkan meliputi adanya jaminan (rahn), klausul percepatan jatuh tempo, hak penarikan objek pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik secara musyawarah maupun melalui jalur hukum. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam perumusan klausul akad agar lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta prinsip-prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item