PENEGAKAN HUKUM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017

ZAQIAH, MAFROHATUN (2026) PENEGAKAN HUKUM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322003_COVER l DAN V.pdf Download (4MB)
	Text 10322003_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 10322003_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya PKL yang berjualan di lokasi terlarang, seperti trotoar dan badan jalan, khususnya di kawasan Alun-Alun Kajen dan Alun-Alun Kedungwuni. Rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan tata kelola usaha menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi PKL. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang seimbang antara aspek ketertiban dan perlindungan pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan Perda Nomor 21 Tahun 2017. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, ketua paguyuban PKL, serta para pedagang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan sarana dan sumber daya aparat, kurangnya lokasi relokasi yang memadai, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan berkelanjutan, dan penyediaan lokasi usaha yang layak agar penataan dan pemberdayaan PKL dapat berjalan secara seimbang.

Actions (login required)

View Item