POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Soraya, Rani (2026) POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521065_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text 1521065_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 1521065_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)

Abstract

Maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, seperti yang menimpa Tokopedia pada tahun 2020 dan peretasan oleh Bjorka pada tahun 2022, menunjukkan betapa rentannya perlindungan data pribadi dan menguatnya urgensi keberadaan regulasi yang komprehensif. Kondisi ini mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta mengevaluasi UU PDP dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memenuhi aspek kebijakan strategis sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan data pribadi. Dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara kolektif mendorong percepatan pengesahan UU PDP. Namun, kelemahan utama terletak pada aspek penegakan hukum, ditandai dengan belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan Pasal 58 hingga tiga tahun pasca pengesahan. Dalam perspektif hak asasi manusia, UU PDP telah mengadopsi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi ketiadaan lembaga pengawas, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, serta tidak diaturnya mekanisme gugatan kelompok menyebabkan hak-hak subjek data tidak dapat ditegakkan secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU PDP telah mengatur secara normatif perlindungan hak subjek data yang cukup progresif, ketiadaan infrastruktur kelembagaan dan lemahnya komitmen penegakan hukum menyebabkan perlindungan hak asasi manusia di era digital tersebut belum terwujud secara substantif dalam praktik.

Actions (login required)

View Item