Politik Hukum Uu No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Maulana, Muhammad Niszam (2026) Politik Hukum Uu No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521109 COVER BAB I-V.pdf Download (2MB)
	Text 1521109 FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521109 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibentuk sebagai pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dianggap tidak lagi memadai dalam menjawab perkembangan persoalan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Di sisi lain, pembentukan undang undang ini menimbulkan kritik, terutama terkait partisipasi publik, pengakuan terhadap masyarakat adat, dan kecenderungan dominasi negara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 serta mengkaji akibat hukum dari berlakunya undang-undang tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan kontribusi praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen pembentukan undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang relevan dengan politik hukum, konservasi sumber daya alam hayati, dan hak masyarakat adat. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan hukum dan konsekuensi yuridis dari pemberlakuan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan bentuk pembaruan hukum yang memperluas instrumen konservasi dan mempertegas kewenangan negara. Namun, politik hukum yang mendasarinya masih cenderung negara sentris sehingga pengakuan terhadap masyarakat adat belum dirumuskan secara tegas. Akibat hukumnya, undang-undang ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian tenurial, tumpang tindih kewenangan, pembatasan akses masyarakat adat terhadap wilayah kelolanya, serta konflik dalam implementasi konservasi.

Actions (login required)

View Item