Politik Hukum, Konservasi, Masyarakat Adat, Akibat Hukum.

Setyaninggrum, Dian (2026) Politik Hukum, Konservasi, Masyarakat Adat, Akibat Hukum. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322069_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (681kB)
	Text 10322069_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322069_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis politik hukum perubahan pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan tersebut memperluas ruang partisipasi masyarakat dengan mengakomodasi mekanisme daring atau luring, mewajibkan akses terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, serta menegaskan kewajiban pembentuk undang-undang untuk menginformasikan proses legislasi kepada publik. Namun, perubahan ini juga dinilai oleh sebagian kalangan sebagai legitimasi terhadap metode omnibus law yang sebelumnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perubahan Pasal 96 mengarah pada penguatan prinsip meaningful participation sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, khususnya terkait kejelasan mekanisme e-participation dan jaminan partisipasi yang substantif. Ketidakpatuhan terhadap prinsip partisipasi publik berpotensi menimbulkan cacat formil dalam pembentukan undang-undang yang dapat berimplikasi pada pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, politik hukum perubahan Pasal 96 seharusnya tidak semata-mata menjadi instrumen formalitas prosedural, melainkan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi publik yang transparan, akuntabel, dan bermakna.

Actions (login required)

View Item