Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 277k/Tun/Lh/2024 Tentang Pertambangan Seng Dan Timbal Di Kabupaten Dairi

Illiyyina, Najwa Nadya (2026) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 277k/Tun/Lh/2024 Tentang Pertambangan Seng Dan Timbal Di Kabupaten Dairi. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521055_BAB I & BAB V.pdf Download (10MB)
	Text 1521055_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text 1521055_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa tata usaha negara lingkungan hidup terkait penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi yang berada di zona sesar aktif. Konflik ini mencerminkan pertentangan antara kepentingan investasi dengan perlindungan keselamatan publik dan kelestarian lahan pertanian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi hukum Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretatif untuk membedah ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum Mahkamah Agung dibangun melalui metode penemuan hukum (rechtsvinding) dengan Teknik penghalusan hukum (rechtsvervijning). Hakim memperluas makna partisipasi masyarakat menjadi meaningful participation, yang mensyaratkan transparansi risiko bencana dan keterlibatan substansif masyarakat terdampak. Pertimbangan hakim dalam membatalkan objek sengketa didasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (3) Perda Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang RTRW, di mana lokasi proyek merupakan Kawasan lahan sawah fungsional yang dilindungi. Hakim juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan doktrin in dubio pro natura untuk memitigasi risiko bencana geologis yang mungkin terjadi. Putusan ini mewujudkan empat dimensi keadilan lingkungan Robert Kuehn, yaitu keadilan prosedural, distributif, korektif, dan sosial, sekaligus menguatkan fungsi negara kesejahteraan dalam melindungi hak ekologis warga negara.

Actions (login required)

View Item