Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai Di Toko Emas (Studi Toko Emas Area Pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan)

Iswanti, Yunita (2026) Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai Di Toko Emas (Studi Toko Emas Area Pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221085_YUNITA ISWANTI_COVER_BAB I_BAB V_DAPUS.pdf Download (1MB)
	Text 1221085_YUNITA ISWANTI_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221085_YUNITA ISWANTI_LAMPIRAN_CV.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik gadai emas di toko emas kawasan Pasar Kedungwuni yang menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara cepat. Dalam praktiknya, terdapat penetapan biaya tambahan sebesar 2–3% per bulan yang disebut sebagai biaya penyimpanan, namun dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik gadai emas di toko emas Pasar Kedungwuni, (2) Bagaimana hukum hukum positif dan hukum islam(fiqh muamalah) terhadap praktik gadai di toko mas area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik toko emas dan nasabah, serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan praktik gadai emas dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas di toko emas Pasar Kedungwuni dilakukan dengan mekanisme penyerahan emas sebagai jaminan atas pinjaman uang dengan tambahan biaya 2–3% per bulan. Dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut dinilai sah karena memenuhi unsur gadai sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, selama didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan dalam transaksi utang-piutang yang disyaratkan. Permasalahan utama xviii xix terletak pada penetapan biaya yang berbasis persentase pinjaman, bukan biaya riil penyimpanan. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif yang bersifat fleksibel dan hukum Islam yang melarang riba demi menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi.

Actions (login required)

View Item