Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kepemilikan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Batang-Semarang, di Dusun Krengseng Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Pramana, Arief Setya (2026) Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kepemilikan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Batang-Semarang, di Dusun Krengseng Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519019_Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text 1519019_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1519019_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)

Abstract

Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, Sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak masyarakat atas ganti kerugian yang layak dan adil, hak untuk memperoleh informasi, serta hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian nilai ganti kerugian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pengadaan tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan transparansi, sosialisasi hukum, serta pengawasan yang lebih efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terdampak pembangunan jalan tol.

Actions (login required)

View Item