Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Kabupaten Pemalang : Studi Kasus Putusan MK Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/205

Zahro, Saniyatu (2026) Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Kabupaten Pemalang : Studi Kasus Putusan MK Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/205. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322108_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322108_Full text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text 10322108_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 yang permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), namun Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa pokok perkara karena permohonan diajukan melebihi batas tenggang waktu, terdapat persoalan mengenai keabsahan surat kuasa, serta ketidakjelasan dalam posita dan petitum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai syarat formil permohonan serta implikasi putusan terhadap prinsip keadilan pemilu dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim berfokus pada pemenuhan syarat formil permohonan. Mahkamah menilai bahwa permohonan tidak memenuhi ketentuan hukum acara sehingga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan menjaga tertib prosedural dalam penyelesaian sengketa pemilu, namun di sisi lain tidak diperiksanya dugaan pelanggaran TSM menimbulkan persoalan terhadap keadilan substantif karena ruang pembuktian terhadap dugaan pelanggaran tersebut menjadi tertutup.

Actions (login required)

View Item