Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xxii/2024 Terhadap Larangan Kampanye Di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Farahdifa, Hanum Salsabiela (2026) Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xxii/2024 Terhadap Larangan Kampanye Di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322010_Cover_Bab I & Bab B.pdf Download (1MB)
	Text 10322010_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322010_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (881kB)

Abstract

Hanum Salsabiela Farahdifa 2026. “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 Terhadap Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusional dalam Keputusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 mengenai frasa "tempat pendidikan" dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan untuk meneliti implikasi yuridis dari keputusan tersebut. Masalah ini muncul karena kegiatan kampanye di tempat pendidikan dilarang dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan diperbolehkan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusional, dan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui pendekatan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusional dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 menerapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa “tempat pendidikan” dengan memberikan makna bahwa kampanye di lingkungan pendidikan dapat dilakukan selama memperoleh izin dari penanggung jawab dan tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam penafsiran ini, Mahkamah menggunakan pendekatan historis dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan kampanye dalam sistem hukum pemilu Indonesia dan menerapkan metode interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memiliki substansi serupa. Implikasi yuridis dari putusan ini adalah penyesuaian norma kampanye dalam sistem hukum nasional untuk menjaga konsistensi peraturan dan perlunya menetapkan peraturan lebih lanjut yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan.

Actions (login required)

View Item