Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Idah Mantan Suami Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Fatihatullatifah, Fatihatullatifah (2026) Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Idah Mantan Suami Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122016_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (605kB)
	Text 18 LAMPIRAN(2).pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text 10122016_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, yang mengatur penundaan pencatatan perkawinan bagi mantan suami selama mantan istrinya masih berada dalam masa idah. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai respons karena dalam fikih klasik masa idah hanya diwajibkan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; dan (2) menganalisis implikasi hukum penerapan surat edaran tersebut dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Buaran, observasi, serta dokumentasi berupa arsip pencatatan perkawinan tahun 2023–2024. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Buaran pada umumnya telah berjalan dengan baik. Proses implementasi didukung oleh komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat, tersedianya sumber daya aparatur serta sistem SIMKAH, sikap positif pelaksana terhadap kebijakan, dan penerapan prosedur pelayanan berdasarkan standar operasional yang berlaku. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu masih ditemukan penyesuaian administratif melalui surat pernyataan tidak akan rujuk sebagai bentuk penyelesaian terhadap kondisi yang bersifat khusus. Dari perspektif maslahah mursalah, kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan karena bertujuan menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya poligami terselubung akibat masih terbukanya hak rujuk, melindungi hak-hak para pihak, serta mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Namun demikian, kedudukan surat edaran sebagai kebijakan administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya terhadap masyarakat. Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Implementasi Kebijakan, KUA, Maslahah Mursalah. ABSTRACT Fatihatullatifah. 2026. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Idah Mantan Suami Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, yang mengatur penundaan pencatatan perkawinan bagi mantan suami selama mantan istrinya masih berada dalam masa idah. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai respons karena dalam fikih klasik masa idah hanya diwajibkan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; dan (2) menganalisis implikasi hukum penerapan surat edaran tersebut dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Buaran, observasi, serta dokumentasi berupa arsip pencatatan perkawinan tahun 2023–2024. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Buaran pada umumnya telah berjalan dengan baik. Proses implementasi didukung oleh komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat, tersedianya sumber daya aparatur serta sistem SIMKAH, sikap positif pelaksana terhadap kebijakan, dan penerapan prosedur pelayanan berdasarkan standar operasional yang berlaku. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu masih ditemukan penyesuaian administratif melalui surat pernyataan tidak akan rujuk sebagai bentuk penyelesaian terhadap kondisi yang bersifat khusus. Dari perspektif maslahah mursalah, kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan karena bertujuan menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya poligami terselubung akibat masih terbukanya hak rujuk, melindungi hak-hak para pihak, serta mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Namun demikian, kedudukan surat edaran sebagai kebijakan administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya terhadap masyarakat. Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Implementasi Kebijakan, KUA, Maslahah Mursalah.

Actions (login required)

View Item