Akuntabilitas Anggaran Dana Desa Lawangrejo Pemalang Tahun 2025

Octavianto, M. Nur Fauzan (2026) Akuntabilitas Anggaran Dana Desa Lawangrejo Pemalang Tahun 2025. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519078_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (636kB)
	Text 1519078_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB)
	Text 1519078_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai instrumen vital guna mencegah segala bentuk penyimpangan administratif dan memastikan pembangunan desa tepat sasaran. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada Desa Lawangrejo, Kabupaten Pemalang, yang memiliki dinamika unik dalam pengelolaan anggaran secara swakelola serta tantangan dalam mewujudkan transparansi publik yang ideal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan teori Akuntabilitas Mardiasmo. Kegunaan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan keilmuan hukum tata negara, otonomi desa, dan referensi praktis bagi perangkat desa dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membedah fenomena hukum secara faktual di lapangan. Sumber data diperoleh melalui data primer yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap Peraturan Desa (Perdes), laporan realisasi anggaran, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari analisis teori akuntabilitas sektor publik. Hasil menunjukan penerapan akuntabilitas di Desa Lawangrejo berjalan cukup baik melalui transformasi digital berbasis Siskeudes dan sistem transaksi non-tunai (CMS), ditemukan adanya "akuntabilitas substantif", desa mengambil diskresi darurat dan kebijakan hutang anggaran untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat. Ditemukan adanya kecenderungan prioritas pada akuntabilitas hasil dibandingkan akuntabilitas proses. Pemerintah desa menunjukkan responsivitas yang tinggi melalui penyediaan layanan informasi lisan dan komunikasi interpersonal kepada masyarakat, karena keterlambatan pemasangan infografis anggaran akibat adanya renovasi balaidesa. Secara keseluruhan, sinergi pengawasan yang kuat antara BPD dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas serta stabilitas pengelolaan ADD di Desa Lawangrejo

Actions (login required)

View Item