Pengaruh Disharmoni Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Studi Kasus Di Pengadilan Agama Batang

Hakim, Abdul (2026) Pengaruh Disharmoni Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Studi Kasus Di Pengadilan Agama Batang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 50124007 - Bab I dan Bab VII.pdf Download (2MB)
	Text 50124007 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 50124007 - Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Isu disharmoni norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sering terjadi, termasuk pertentangan substansi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan. Tesis ini bertujuan menganalisis doktrin dan teori hukum mengenai faktor penyebab disharmoni tersebut dan implikasinya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis hukum doktrinal. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Batang untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penalaran hukum dalam perkara dispensasi kawin. Bahwa keberadaan dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan di satu sisi memberikan ruang bagi perkawinan di bawah usia 19 tahun melalui penetapan pengadilan, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak di bawah 18 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disharmoni norma tersebut memengaruhi penalaran hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, sehingga melahirkan perbedaan pola pertimbangan hukum dalam perkara yang serupa. Perbedaan tersebut berimplikasi pada inkonsistensi putusan karena hakim secara situasional bergeser antara penggunaan pendekatan perlindungan anak berdasarkan hukum positif dan pendekatan kemaslahatan (maslahah mursalah) yang berorientasi pada kondisi sosial konkret para pihak. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong upaya perubahan hukum formal melalui revisi atau pembentukan ulang UU terkait dispensasi kawin. Secara urgent, disarankan agar masyarakat/akademisi menempuh pengujian undang-undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) perlu melakukan peninjauan untuk mengevaluasi dan mencabut/menyelaraskan kembali Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Actions (login required)

View Item