Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

Rizqi, Yulia Alfiatur (2026) Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322016_COVER_BAB I & V.pdf Download (2MB)
	Text 10322016_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322016_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pergeseran pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan berbagai implikasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara memunculkan dinamika baru terkait kedudukan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta bagaimana pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pergeseran konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk mengkaji perubahan status pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi keuangan negara dengan menelaah asas, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah guna menganalisis regulasi, teori, serta perkembangan pengaturan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisisnya dilakukan secara sistematis melalui pengelompokan dan penafsiran bahan hukum menggunakan pendekatan yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menggeser konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN ke arah penguatan prinsip korporasi. Pergeseran ini menimbulkan akibat hukum berupa berubahnya mekanisme transparansi menjadi berbasis korporasi, terbatasnya akses informasi publik, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin keseimbangan antara otonomi korporasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BUMN.

Actions (login required)

View Item